Wakil Ketua Komisi X DPR RI  Ridwan Hisjam menyatakan bahwa Kurikulum 13 secara konsep bagus namun dari sisi persiapan kurang.

"Tadi kami sudah mendapatkan kesimpulan dari semua pemangku pendidikan di Jawa Timur yang menginginkan Kurikulum 13 tetap dijalankan. Tetapi memang banyak kendala, terutama pada persiapan," kata Ridwan usai pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Panja Kurikulum 13 dengan Wagub Jawa Timur dan jajaran pemangku pendidikan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (28/11)

Menurutnya, persiapan pelaksanaan Kurikulum 13 terkesan tergesa-gesa. Ia menjelaskan, bahwa hal ini sudah diingatkan Anggota Komisi X periode DPR 2009-2014 lalu, bahwa perlu dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada guru-gurunya.

"Dan ternyata memang saat ini kesulitan juga. Contohnya tadi dari SMA 5 dan SMP 1 Surabaya, bahwa gurunya harus pindah ke sekolah lain untuk menjadi pendamping di sekolah lain," papar politisi Partai Golkar ini.

"Jadi terlihat masalah guru belum selesai, apalagi dengan siswanya,” tambahnya.

Selain itu, masalah lain adalah buku, baik buku untuk guru maupun buku siswa. Menurut informasi, di Jawa Timur sudah 17 kabupaten yang mendapatkan buku dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Sementara di daerah lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dijelaskan Ridwan, yang menjadi permasalahan lain yaitu surat dari Mendikbud yang isinya dana Bos bisa dipakai sementara untuk menyelesaikan persoalan buku. “Kami khawatir nanti ke depan jadi double costing. Karena adanya surat itu, maka dana Bos akan dipakai,” ujarnya.

Padahal, kata anggota DPR dari Dapil Jatim ini, dana Bos itu sudah diperjuangkan untuk kepentingan sekolah. Kalau digunakan untuk yang lain menjadi tidak sesuai lagi tujuannya, karena dana untuk kurikulum 2013 juga sudah ada. “Buku ini terlambat, tapi sudah dianggarkan dan ditenderkan, begitu buku datang, dana Bos sudah terpakai”. (sc), foto : suciati/aprle/hr.